Perbedaan antara bandar udara komersial dengan bandar udara yang dikelola oleh TNI AU ( Pangkalan Udara )

Standard

1. Bandar udara komersial
Bandar udara (disingkat: bandara) atau pelabuhan udara merupakan sebuah fasilitas tempat pesawat terbang dapat lepas landas dan mendarat. Bandar udara yang paling sederhana minimal memiliki sebuah landas pacu namun bandara-bandara besar biasanya dilengkapi berbagai fasilitas lain, baik untuk operator layanan penerbangan maupun bagi penggunanya.

 Menurut Annex 14 dari ICAO (International Civil Aviation Organization): Bandar udara adalah area tertentu di daratan atau perairan (termasuk bangunan, instalasi dan peralatan) yang diperuntukkan baik secara keseluruhan atau sebagian untuk kedatangan, keberangkatan dan pergerakan pesawat.
 Sedangkan definisi bandar udara menurut PT (persero) Angkasa Pura adalah “lapangan udara, termasuk segala bangunan dan peralatan yang merupakan kelengkapan minimal untuk menjamin tersedianya fasilitas bagi angkutan udara untuk masyarakat

Pada masa awal penerbangan, bandar udara hanyalah sebuah tanah lapang berumput yang bisa didarati pesawat dari arah mana saja tergantung arah angin.

Di masa Perang Dunia I, bandar udara mulai dibangun permanen seiring meningkatnya penggunaan pesawat terbang dan landas pacu mulai terlihat seperti sekarang. Setelah perang, bandar udara mulai ditambahkan fasilitas komersial untuk melayani penumpang.

Sekarang, bandar udara bukan hanya tempat untuk naik dan turun pesawat. Dalam perkembangannya, berbagai fasilitas ditambahkan seperti toko-toko, restoran, pusat kebugaran, dan butik-butik merek ternama apalagi di bandara-bandara baru.

Kegunaan bandar udara selain sebagai terminal lalu lintas manusia / penumpang juga sebagai terminal lalu lintas barang. Untuk itu, di sejumlah bandar udara yg berstatus bandar udara internasional ditempatkan petugas bea dan cukai. Di indonesia bandar udara yang berstatus bandar udara internasional antara lain Polonia (Medan), Soekarno-Hatta (Cengkareng), Djuanda (Surabaya), Sepinggan (Balikpapan), Hasanudin (Makassar) dan masih banyak lagi.

A. System Bandar Udara

Bandar udara merupakan satu system karena terdiri atas komponen-konponen yang berinteraksi satu dengan lainnya yang menghasilkan suatu keluaran. Komponen-komponen Bandar udara terdiri atas pengelolaan Bandar udara,pengelolaan perusahaan angkutan udara, dan kebutuhan pengguna jasa angkutan udara. System Bandar udara akan berhasil baik jika setiap komponen dapat mencapai suatu keseimbangan dengan dua komponen yang lain. Keseimbangan setiap komponen dengan dua komponen lainnya diperoleh dengan memadukan unsur-unsurnya.
Pengelolaan perusahaan angkutan udara dan kebutuhan pengguna jasa angkutan udara dapat menciptakan kesesuaian kebutuhan pengguna dengan kemampuan pesawat udara melalui integrasi kebutuhan pengguna dalam penerbangan dalam karakteristik penerbangan, dalam hal antara lain jenis layanan penumpang atau barang serta keterbatasan yang ada.
Pengelolaan Bandar udara dan kebutuhan pengguna jasa angkutan udara dapat menciptakan kesesuaian kebutuhan pengguna jasa angkutan udara dengan kemampuan Bandar udara melalui integrasi antara karakteristik kebutuhan pengguna jasa angkutan udara di terminal dan kemampuan terminal, dalam hal antara lain penggunaan ruang di terminal penumpang dan kargo serta layanan di darat.

B. Fungsi Bandar Udara

1. Penggantian moda
Bandar udara berfungsi sebagai penghubung fisik antara alat angkut udara dan alat angkut permukaan. Penghubung fisik antara alat angkut udara dan alat angkut angkut permukaan ialah gedung terminal.
2. Pemprosesan
Bandar udara berfungsi sebagai tempat penyiapan pemberangkatan dan penerimaan kedatangan pesawat udara. Disamping itu, Bandar udara juga menyediakan fasilitas pemeliharaan pesawat, pengisian bahan bakar, serta fasilitas penyelenggaraan fungsi pemerintahan seperti karantina,imigrasi, dan beacukai.
3. Perubahan tipe gerakan
Bandar udara berfungsi sebagai pengubah aliran muatan yang berkelanjutan menjadi bergelombang, menurut ukuran pesawat udara yang diberangkatkan.

C. Kapasitas Bandar Udara

Kapasitas Bandar udara ditentukan baik oleh sisi udara maupun sisi darat, tetapi dalam bahasan ini diutamakan pada kapasitas fasilitas sisi udara terutama komponen landas pacu, landas hubung, dan tempat parkir.
Tingkat kejenuhan kapasitas maksimum suatu landas pacu ditentukan oleh jumlah terbanyak pesawat udara yang dapat ditanganai dalam periode waktu tertentu untuk permintaan berkelanjutan.

KONFIGURASI DASAR LANDAS PACU

a. Landas pacu tunggal
b. Landas pacu parallel
c. Landas pacu jalur garda
d. Landas pacu silang
e. Landas pacu V-Terbuka
f. Landaspacu antarkonfigurasi

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas system landas pacu

a. Pengawasan lalu lintas udara
b. Karakteristik permintaan
c. Lingkungan
d. Rancang bangun

2. Kapasitas landas hubung

Kapasitas system landas hubung jauh melampaui kapasitas-kapasitas landas pacu atau tempat parkir, dengan satu pengecualian pada kondisi landas hubung menyeberangi landas pacu yang aktif.

3. Kapasitas tempat parkir

Kapasitas tempat parkir mengacu pada kemampuan sejumlah tempat parkir mengakomodasi kegiatan muat-bongkar pesawat udara dalam kondisi permintaan berlanjut.

D. Kesiapan Operasi Bandar Udara

1. Penyertifikatan (licensing)
Untuk menjamin keselamatan seluruh system operasi bandar udara yang mencakup pesawat udara, pengguna jasa angkutan udara, fasilitas Bandar udara; pemerintah mengeluarkan sertifikat kepada Bandar udara yang memenuhi persyaratan.

2. Pembatasan Operasi
a. Batas Penglihatan
Batas penglihatan ditentukan oleh kondisi cuaca dan pengaruh kepadatan lalu-lintas.
b. Dampak Angin dari Samping
Menurut ICAO pada Annex 14, arah landas pacu dirancang agar paling sedikit dapat beroperasi pada tingkat 95 persen pada saat angin dari samping berkecepatan 20 knots (37 km/jam) untuk landasan berkategori A dan B, 15 knots (27 km/jam) untuk landasan berkategori C, dan 10 knots (18,5 km/jam) untuk landasan berkategori D dan E

c. Pengawasan Gangguan Burung
Burung-burung dapat membahayakan penerbangan, tindakan strategis perlu diambil antara lain:
1. Mengenali jenis burung pengganggu yang dihadapi
2. Mengetahui pola perilaku burung yang bersangkutan
3. Mengenali lingkungan hidup sekitar Bandar udara
4. Mengetahui faktor-faktor yang menarik bagi burung pengganggu ke kawasan Bandar udara

3. Kawasan Operasional

Kawasan operasional mencakup permukaan yang diperkeras di Bandar udara yang dilalui pesawat udara yaitu landas pacu, landas penghubung, landas parkir; namun dalam hal ini hanya landas pacu sebagai fasilitas utama yang menentukan bata operasi Bandar udara.

4. Alat Bantu Pendekatan/Pendaratan (Approach/Landing)

a. Instrument Landing System (ILS)
Terdiri atas seperangkat peralatan bantu navigasi yang terdapat di darat dan di pesawat udara untuk pendaratan dalam kondisi pengendalian dengan instrument.
b. Microwave Landing System (MLS)
Merupakan pengembangan ILS, sebagai upaya mengatasi kesulitan dalam pemasangan alat peralatan dan member keleluasaan dalm pengunaanya.
c. Radar
Merupakan alat bantu navigasi yang berpusat di darat.

5. Pencahayaan untuk Pendekatan/Landas Pacu

Sederet lampu dapat menuntun penerbang secara visual tentang jarak aman minimum roda pesawat udara di atas ambang landas pacu ata rentangan yang terdapat pada pendekatan terakhir.

E. Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara

1. Keselamatan Bandar Udara

a. Hanggar dan Bengkel Pemeliharaan
pertama : perancangan bangunan, instalasi, dan tata letak alat peralatan yang telah mempertimbangkan kelancaran aktivitas, mutu konstruksi, perlindungan terhadap peralatan yang membahayakan, dan ketersediaan alat-alat pencegahaan.
Kedua : menetapkan cara bekerja tertentu yang dapat meminimumkan kecelakaan kerja serta menegakkan disiplin kerja agar terhindar dari kelalaian dan tindak kejahatan.

b. Pekerjaan di Ramp
kegiatan di tempat parkir pesawat untuk muat bongkar tergolong berkecepatan tinggi yang menyangkut berbagai pihak dan kepentingan seperti pesawat udara, kendaraan, dan orang-orang bekerja secara berdekatan.

c. Layanan Khusus
1. Penanaganan bahan bakar pesawat udara tergolong kegiatan berbahaya bagi keselamatan penerbangan jika bahan bakar terkontominasi.
2. Penyelamatan pesawat udara dalam kecelakaan penerbangan dan pemadaman api dalam kebakaran, juga menghadapi risiko yang memerlukan upaya untuk menghindari bahayanya.
3. Bagi kawasan penerbangan yang memiliki musim dingin, bandar udara dilengkapi peralatan decising.

2. Keamanan Bandar Udara

a. Pemeriksaan Penumpang
Pemeriksaan pada penumpang dan barang yang dibawanya, untuk menghindarkan terbawanya ke kabin barang-barang yang membahayakan penerbangan seperti bahan peledak , senjata, atau sesuatu yang dapat dijadikan senjata.
b. Pemeriksaan Bagasi (Checked Baggage)
Untuk menghindarkan terbawanya ke pesawat barang-barang yang dapat membahayakan penerbangan, pemeriksaan bagasi perlu dilakukan.
c. Tanda Pengenal Karyawan
Tanda pengenal karyawan diberlakukan untuk memudahkan pengawasan terhadap orang yang bekerja di bandar udara.
d. Pengawasan Tempat Masuk
Orang-orang yang melewati atau menuju kawasan yang tergolong aman, daerah steril, dan daerah terbatas lainnya diwajibkan memiliki atau menjadi bagian dari sistem pengendalian, yaitu memiliki kunci atau kartu dengan kode-kode tertentu
e. Untuk melindungi kawasan
yang berfungsi sebagai perbatasan antara daerah aman dan tidak aman di bandar udara disebut airport parimeter, dilakukan dengan pagar, gerbang yang diawasi, berlampu, atau dipatroli.

ANALISIS BIAYA DAN PENDAPATAN

A. Struktur Biaya Bandar Udara

1. Jenis-jenis Biaya
a. Pengeluaran untuk operasi
1. Biaya Pemeliharaan besarnya tidak bergantung pada volume lalu lintas untuk kawasan pendaratan, kawasan termina, serta hanggar, terminal kargo, dan fasilitas bandar udara lainnya
2. Biaya operasi besarnya tergantung pada volume lalu lintas untuk administrasi dan staff, perlengkapan, dan pengamanan.
b. Pengeluaran Bukan untuk Operasi
Pengeluaran jenis ini, mencakup biaya tidak dapat dibatalkan yang mencaku pembayaran bunga pinjaman dan biaya penyusutan asset tetap.

2. Komposisi Biaya
a. Biaya staff
b. Biaya modal
c. Biaya opersai lainnya
d. Biaya administrasi
e. Biaya pemeliharaan dan perbaikan
f. layana yang dibeli dari luar

3. Biaya Rata-Rata
Biaya rata-rata setiap satuan produk bandar udara menurun jika jumlah produk, dalam hal ini lalu-lintas yang ditangani meningkat. Kenaikan biaya rata-rata dapat juga terjadi pada pengoperasian bandar udara, tetapi dalam jangka waktu pendek jika lapadatan lalu-lintas yang luar biasa terjadi.

B. Sumber-Sumber Pendapatan Bandar Udara

1. Pengukuran Keluaran Bandar Udara

a. Pergerakan Angkutan Udara Keluaran bandar udara dapat diukur melalui jumlah pergerakan yang ditangani
b. Penumpang dan Kargo yang ditangani
Keluaran banadar udara dapat pula diukur melalui volume penumpang atau kargo dan pos datang/ diturunkan dan yang berangkat/dinaikkan.
c. Satuan Muatan
Keluaran bandar udara jenis ini diukurnpada satuan penumpang dan kargo secara bersama-sama, dengan menyatakan satuan penumpang ke dalam ekivalen berat.

2. Kategori Sumber Pendapatan Bandar Udara

a. Pendapatan Aeronautical atau Lalu-Lintas
Jenis pendapatan ini bersumber langsung dari pengoperasian dan pendaratan pesawat udara, penumpang, atau kargo
b. Pendapatan Non-Aeronautical atau Komersial

Jenis pendapatan ini bersumber dari kegiatan komersial yang tidak berkaitan dengan pesawat udara di terminal dan lahan bandar udara.

3. Komposisi Pendapatan
a. Pendapatan Aeronautical
b. Pendapatan Non-Aeronautical

4. Perubahan Proporsi Sumber Pendapatan
Hasil pengamatan terhadap bandar-bandar udara di eropa diperoleh bahwa bandar udara yang lebih kecil cenderung hampir keseluruhan sumber pendapatannya datang dari kegiatan aeronautika.

C. Dasar Perhitungan Pungutan

1. Pungutan untuk Pendaratan (Landing Fee)
Pungutan pendaratan berdasarkan pada formula berat pesawat udara atau berdsarkan pada pungutan tetap tunggal (flat) setiap pesawat udara tanpa membedakan ukurannya.
2. Pungutan untuk Parkir dan Hanggar
Pungutan ini mencakup penempatan pesawat udara di apron, taxiways ramp, atau hanggar.
3. Pungutan untuk Penumpang
Pungutan terhadap penumpang, biasanya diberlakukan bagi penumpang yang berangkat saja, tetapi beberapa bandar udara memberlakukannya terhadap penumpang yang datang melalui bandar udara yang bersangkutan.
4. Pungutan untuk Bidang Aeronautica Lain
a. Pungutan untuk Alat Bantu Navigasi Terminal
b. Pungutan untuk Penjualan Bahan Bakar
c. Pungutan untuk Fasilitas Khusus
d. Pungutan untuk pengamanan
5. Pendapatan dari Sewa dan Konsensi

D. Kebijakan Harga

1. Faktor Berpengaruh
Dalam penetapan harga untuk layanan yang diberikan kepada pengguna bandar udara, pemerintah dan penguasa penerbangan sipil masih memegang prinsip bahwa bandar udara merupakan fasilitas umum yang melayani kepentingan nasional.
2. Jenis Kebijakan
a. Penetapan harga rata-rata, tanpa memperhitungkan biaya yang dibebankan pada bandar udara oleh pengguna secara individual.
b. Penetapan haarga rata-rata bagi pesawat udara berukuran besar yang memerlukan landas pacu lebih panjang dan lebih kuat dilakukan berdasarkan pada tambahan biaya yang dikeluarkan bandar udara.
c. Pengenaan harga lebih tinggi pada pungutan untuk pendaratan pesawat udara atau pungutan untu penumpang bagi penerbangan jarak jauh atas dasar bahwa biaya bandar udara merupakan porsi kecil saja terhadp biaya operasi keseluruhan.

PERENCANAAN BANDAR UDARA

A. Peranan Bandar Udara

1. Bidang Ekonomi
Dengan memiliki bandar udara, suatu kawasan dapat melakukan pergerakan orang dan barang antarkawasan, bahkan antarbenua, mengikuti pasar potensial. Dengan demikian, terjadi perdagangan yang mendorong perkembangan industri, penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan kawasan tersebut, dan keseluruhan kemaslahatan ekonomi bagi masyarakat yang dilayani.
Selain peranan dalam sistem angkutan udara, bandar udara sebagai industri, juga berperan langsung dalam pertumbuhan ekonomi.

2. Bidang Politik
Umumnya fasilitas bandar udara milik pemerintah dan untuk mendukung kepentingan pemerintahan, namun dalam pengoperasiannya dilakukan bersama pihak swasta. Kepentingan-kepentingan tersebut diwujudkan di bandar udara bersama-sama pihak swasta dan pihak pemerintah.

3. Dampak Lingkungan
Keberadaan suatu bandar udara di suatu kawasan banyak membantu pengembangan ekonomi dan sosial masyarakat sekitar, tetapi tidak dapat disangkal pula bahwa bandar udara juga memiliki dampak negatif. Gangguan terbesar dirasakan masyarakat sekitar ialah kebisingan yang berasal dari pengoperasian pesawat udara.

Fasilitas bandar udara

Fasilitas bandar udara yang terpenting adalah:

Sisi Udara (Air Side)
• Runway atau landas pacu yang mutlak diperlukan pesawat. Panjangnya landas pacu biasanya tergantung dari besarnya pesawat yang dilayani. Untuk bandar udara perintis yang melayani pesawat kecil, landasan cukup dari rumput ataupun tanah diperkeras (stabilisasi). Panjang landasan perintis umumnya 1.200 meter dengan lebar 20 meter, misal melayani Twin Otter, Cessna, dll. pesawat kecil berbaling-baling dua (umumnya cukup 600-800 meter saja). Sedangkan untuk bandar udara yang agak ramai dipakai konstruksi aspal, dengan panjang 1.800 meter dan lebar 30 meter. Pesawat yang dilayani adalah jenis turbo-prop atau jet kecil seperti Fokker-27, Tetuko 234, Fokker-28, dlsb. Pada bandar udara yang ramai, umumnya dengan konstruksi beton dengan panjang 3.600 meter dan lebar 45-60 meter. Pesawat yang dilayani adalah jet sedang seperti Fokker-100, DC-10, B-747, Hercules, dlsb. Bandar udara international terdapat lebih dari satu landasan untuk antisipasi ramainya lalu lintas.

• Apron atau tempat parkir pesawat yang dekat dengan terminal building, sedangkan taxiway menghubungkan apron dan runway. Konstruksi apron umumnya beton bertulang, karena memikul beban besar yang statis dari pesawat.

• Untuk keamanan dan pengaturan, terdapat Air Traffic Controller, berupa menara khusus pemantau yang dilengkapi radio control dan radar.

• Karena dalam bandar udara sering terjadi kecelakaan, maka disediakan unit penanggulangan kecelakaan (air rescue service) berupa peleton penolong dan pemadam kebakaran, mobil pemadam kebakaran, tabung pemadam kebakaran, ambulans, dan peralatan penolong lainnya.

• Juga ada fuel service untuk mengisi bahan bakar avtur.

Sisi Darat (Land Side)
> Terminal bandar udara atau concourse adalah pusat urusan penumpang yang datang atau pergi. Di dalamnya terdapat pemindai bagasi sinar X, counter check-in, (CIQ, Custom – Inmigration – Quarantine) untuk bandar udara internasional, dan ruang tunggu (boarding lounge) serta berbagai fasilitas untuk kenyamanan penumpang. Di bandar udara besar, penumpang masuk ke pesawat melalui garbarata atau avio bridge. Di bandar udara kecil, penumpang naik ke pesawat melalui tangga (pax step) yang bisa dipindah-pindah.

> Curb, adalah tempat penumpang naik-turun dari kendaraan darat ke dalam bangunan terminal

> Parkir kendaraan, untuk parkir para penumpang dan pengantar/penjemput, termasuk taksi
Pelayanan Bandar Udara

Kegiatan pelayanan operasi Bandar Udara memiliki karakteristik tersendiri, baik dilihat dari segi pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa kebandarudaraan maupun dalam hal penanganan operasionalnya. Hal ini diantaranya disebabkan karena begitu beragamnya jenis pelayanan yang diberikan serta banyaknya pihak yang terkait dalam proses penanganannya. Kegagalan atau keterlambatan dalam memberikan pelayanan dalam pelaksanaan kegiatan operasi bandara secara langsung atau tidak langsung dapat mengakibatkan terganggunya kelancaran operasi penerbangan.

Namun demikian, walaupun kegiatan operasi bandara sangat kompleks, faktor keselamatan dan keamanan penerbangan serta kepuasan pelanggan harus tetap menjadi prioritas pertama. Standarisasi pelayanan operasi bandara pada dasarnya dibuat untuk dijadikan pedoman pelaksanaan tugas bagi para pelaksana agar kualitas pelayanan yang diberikan dapat memenuhi standar yang telah ditentukan, sekaligus memenuhi aspek aviation safety & security,kelancaran operasional dan optimalisasi penggunaan sumber daya.

Operation management concept, yaitu konsep yang diterapkan dalam manajemen operasi yaitu keterpaduan pola tindak dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan lalu lintas udara dan pelayanan operasi bandara yang mendukung adanya peningkatan kinerja operasional secara keseluruhan guna meningkatkan aspek aviation safety & security dan kualitas pelayanan serta aspek komersial melalui optimalisasi penggunaan sumber daya.

Airport operation philosophy, pelaksanaan kegiatan pelayanan operasi bandara memiliki prinsip dasar yang harus dilaksanakan, yaitu berorientasi kepada keamanan, keselamatan dan kelancaran operasi penerbangan namun dengan tetap memperhatikan kualitas pelayanan dan aspek komersial.

Airport service performance, kualitas pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa bandara memiliki persyaratan khusus yang pada intinya untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para penumpang pesawat udara. Persyaratan khusus tersebut sebagai tolok ukur pelayanan (quality of service control) yang memiliki batasan-batasan dengan nilai yang telah disepakati, misalnya : proses check-in penumpang maksimum 2,5 menit, jumlah trolley yang tersedia minimal 60% dari jumlah penumpang, suhu udara didalam terminal antara 23-27 derajat celcius, dan lain-lain.

Ramp operation, kegiatan ramp operation meliputi pelayanan terhadap pesawat udara selama berada di ramp (apron), termasuk menyiapkan fasilitas untuk loading-unloading penumpang, bagasi, kargo dan barang-barang pos dari dan ke pesawat udara.

Kegiatan tersebut dilakukan sebelum pesawat udara tiba, setelah berada di apron dan pada saat pesawat udara melakukan persiapan lepas landas. Dalam melaksanakan kegiatan pesawat di ramp, ada kegiatan yang dapat dilakukan secara terpisah/ tidak tergantung satu sama lainnya. Tetapi ada juga kegiatan yang berhubungan satu sama lainnya atau kegiatan yang harus dilakukan secara berurutan (in sequence). Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan bersama-sama , sebelum kegiatan yang satu dikerjakan maka kegiatan yang lain belum dapat dilakukan.

Selain itu terdapat sistem informasi operasi penerbangan yang merupakan rangkaian sistem pelayanan kepada para pengguna jasa bandara dalam hal pemberian informasi penerbangan, baik melalui media elektronik,media cetak maupun langsung berhubungan dengan petugas informasi dan penerangan umum.

Untuk meningkatkan pelayanan dan mengantisipasi peningkatan jumlah pengguna jasa transportasi udara, dibutuhkan perluasan infrastruktur bandara. Saat ini, dari 25 bandara komersial yang dikelola oleh PT Angkasa Pura I dan hampir semua kelebihan kapasitas dan butuh pengembangan agar bisa melayani secara baik.

Masuk akal apabila pemerintah memberi kesempatan kepada pihak ketiga untuk ikut serta dalam pembangunan dan pengembangan bandara. Bandara-bandara yang sudah memiliki nilai komersial sebaiknya ditawarkan pengelolaannya kepada swasta agar pemerintah fokus pada pengembangan bandara yang belum memiliki nilai komersial untuk membuka isolasi daerah.

Untuk itu sebaiknya pemerintah segara melakukan evaluasi, bandara mana saja yang akan dikerjasamakan dengan pihak swasta serta bandara komersial yang bisa diswastakan. Gagasan pemerintah itu patut diapresiasi karena merupakan satu terobosan yang bagus.

Maklum, pembenahan infrastruktur, misalnya pengembangan bandara, merupakan faktor penting dalam mendukung pembangunan ekonomi. Konektivitas antardaerah. Antarpropinsi dan antarpulau menjadi lebih murah dan mudah dengan adanya bandara-bandara yang dikelola secara profesional oleh swasta maupun bandara-bandara baru yang dikelola oleh pemerintah.
Sudah sering terdengar bahwa kapasitas bandara Soekarno Hatta (Soetta) di Cangkareng, Banten, terlalu padat sehingga membahayakan jalur penerbangan. Ini lantaran bandara Soetta menjadi destinasi baik untuk kedatangan maupun keberangkatan penumpang. Jika bandara di daerah-daerah lain diperbaiki dengan standar yang lebih baik, tentu bisa mendukung arus penumpang menggunakan bandara ini.

Yang lebih nyata, apabila bandara-bandara yang menjadi destinasi untuk tujuan wisata maupun bandara-bandara di daerah-daerah yang memiliki potensi wisata yang baik diperbaiki, maka arus penumpang ke bandara Soetta tentu akan berkurang. Sekarang ini banyak wisatawan lokal maupun asing terkonsentrasi di Jakarta karena memiliki bandara yang baik dan mendekati lokasi-lokasi wisata.

Yogyakarta, Denpasar, Balikpapan, Banjarmasin, dan Manado, yang memiliki tempat-tempat wisata alam, berpotensi mendatangkan wisatawan jika bandaranya dimodernisasi. Jika perlu pemerintah menggandeng pihak swasta untuk melakukan investasi dengan cara built, operate and transfer (BOT).

Pihak swasta yang memodernisasi memperoleh konsesi pengelolaan bandara untuk jangka waktu tertentu, misalnya 25 tahun. Masyarakat pun akan senang karena menikmati fasilitas dan layanan bandara yang lebih baik. Maklum, pada umumnya pengelolaan oleh swasta relatif lebih baik dibandingkan jika dikelola oleh unsur pemerintah.

Saat ini jumlah bandara di Tanah Air ada 233 buah, terdiri atas 25 bandara yang dikelola BUMN, yaitu 13 bandara oleh PT. Angkasa Pura I, dan 12 bandara dikelola oleh PT Angkasa Pura II, serta satu bandara dikelola oleh PT Freeport Indonesia. Sisanya dikelola di bawah pengawasan Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan.

Secara keseluruhan kondisi fisik bandara di Indonesia amat beragam. Ada yang kondisinya bagus sesuai dengan standar internasional sehingga disebut sebagai bandara internasional, namun ada juga yang kondisinya kurang bagus karena tidak dirawat sebagaimana mustinya.

Yang memprihatinkan adalah kedekatan lokasi bandara dengan pemukiman penduduk atau lokasi perkantoran yang membahayakan baik bagi masyarakat maupun perusahaan penerbangan. Kondisi seperti itu menyulitkan pilot pesawat untuk melakukan pendaratan atau manuver sehingga pendaratan bisa dilakukan dengan mulus dan aman.

Masuk akal jika di beberapa daerah seperti Medan dan Yogyakarta muncul rencana untuk merelokasi bandara ke tempat yang lebih ideal. Gagasan seperti ini pun patut didukung untuk menciptakan moda transportasi udara yang aman dan nyaman.

Lagi-lagi pemerintah bisa menjalin kerjasama dengan pihak swasta dalam pengelolaan bandara di kemudian hari. Agar tidak menimbulkan polemik di kemudian hari, mungkin pemerintah melalui kementerian perhubungan seyogyanya berkomunikasi dengan DPR terkait untuk melakukan penugasan kepada pihak swasta dalam pengembangan dan pengelolaan bandara komersial.

Selain kebutuhan bandara yang lebih baik dan dikelola oleh swasta, maka mengingat pesatnya industri penerbangan dan penerapan kebijakan ASEAN Open Sky 2015 hingga kebijakan pasar penerbangan tunggal ASEAN 2020, maka Indonesia membutuhkan 4.000 pilot, 7.500 teknisi dan 1.000 pengontrol lalu lintas udara.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Asosiasi Pengatur Udara Nasional di Indonesia (INACA) bekerja sama dengan Agen Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Direktorat Jenderal Penerbangan Sipil Kementerian Perhubungan dan Transportasi mengadakan konferensi internasional pertama yang terfokus pada pelatihan penerbangan untuk kebutuhan Indonesia.

Kesimpulannya, perbaikan bandara melalui pengembangan dan pengelolaan oleh pihak ketiga serta penyediaan pilot-pilot terlatih menjadi masalah penting untuk diselesaikan pemerintah agar industri penerbangan nasional dapat berkembang dan bertumbuh dengan lebih baik.

Umum

Undang – Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan pada Bab IX mengatur tentang Sumber Daya Manusia. Tersurat dengan jelas bahwa pemerintah bertanggung jawab terhadap penetapan kebijakan penyediaan dan pengembangan SDM di bidang penerbangan (angkutan udara, kebandarudaraan, navigasi penerbangan, keselamatan penerbangan dan keamanan penerbangan) dari mulai perencanaan, pendidikan dan pelatihan, perluasan kesempatan kerja dan pengawasan pemantauan serta evaluasi untuk mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, kompeten, disiplin, bertanggung jawab, dan memiliki integritas.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 juga mengatur bahwa dalam menjalankan pekerjaannya, setiap personel di bidang penerbangan wajib memiliki sertifikat kompetensi atau lisensi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan untuk bidang pekerjaannya. Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan kepada peserta didik yang telah dinyatakan lulus pendidikan dan pelatihan.

Perkembangan Penerbangan di Indonesia

Peningkatan permintaan atau kebutuhan (demand) terhadap moda transportasi udara belum seiring dengan peningkatan penyediaan (supply) jasa transportasi udara secara menyeluruh. Peningkatan taraf ekonomi dan makin meningkatnya kesadaran masyarakat akan fungsi waktu mempengaruhi pola transportasi masyarakat pada negara kepulauan tercinta ini kepada transportasi udara yang lebih efisien.

Makin menggeliatnya bandara-bandara di daerah-daerah berkembang, meningkatnya jumlah dan rute operasi serta jumlah pesawat menyebabkan tuntutan kebutuhan sumber daya manusia yang berkompeten makin meningkat baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Pemerintah dituntut untuk segera dapat memenuhi kebutuhan tersebut untuk tetap menjaga tingkat keselamatan dan keamanan penerbangan.

Pendidikan dan pelatihan merupakan pintu awal yang harus dilalui oleh sumber daya manusia yang akan berkecimpung dalam dunia penerbangan untuk mendapatkan kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya, kebijakan yang tepat di bidang pengembangan sumber daya manusia terutama untuk pendidikan dan pelatihan merupakan kunci utama suksesnya penyediaan sumber daya manusia yang berkompeten.

Prediksi perkembangan ke depan berdasarkan penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa dalam beberapa puluh tahun ke depan, perkembangan positif tetap akan terjadi di dunia penerbangan, yang artinya akan semakin meningkat baik dari sisi capital/asset maupun dari sisi operasionalnya. Pertumbuhan jumlah penumpang, pesawat, rute penerbangan, bandar udara dan lain-lain yang berimplikasi pada penambahan jumlah sumber daya manusia berkompetensi pada bidang masing-masing.

Kesiapan sumber daya manusia di tingkat daerah juga perlu dipersiapkan dalam rangka antisipasi perkembangan penerbangan. Sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah menuntut pemerintah harus dapat memberikan ilmu pengetahuan terkini tentang peraturan penerbangan menyangkut operasional penerbangan berkaitan dengan keselamatan penerbangan agar kebijakan pemerintah daerah dapat sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat terutama di bidang transportasi udara.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 yang melimpahkan urusan transportasi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah menuntut tersedianya SDM berkompeten di bidang penerbangan di tiap-tiap propinsi atau kabupaten/kota yang mengelola atau di dalamnya terdapat pengelolaan transportasi udara. Namun dalam pembinaan SDM teknis masih merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang harus membina dan memenuhi kompetensi teknis SDM di tiap-tiap daerah.

2. Pangkalan Udara

Pangkalan Udara (sering disingkat sebagai lanud) adalah kawasan di daratan dan/atau di perairan dengan batas-batas tertentu dalam wilayah Republik Indonesia yang digunakan untuk kegiatan lepas landas dan pendaratan pesawat udara guna keperluan pertahanan negara oleh Tentara Nasional Indonesia.

Jelas, istilah bandar udara dan pangkalan udara sebenarnya merujuk pada area atau fasilitas yang sama. Perbedaannya terletak pada fungsinya apakah untuk kepentingan penerbangan sipil atau penerbangan militer. Bandar Udara adalah istilah yang umumnya dipergunakan untuk kegiatan penerbangan sipil (civil aviation), sedangkan pangkalan udara adalah istilah yang umumnya dipergunakan untuk kegiatan penerbangan militer (pertahanan negara).

Permasalahannya, terkadang menjadi rancu karena ada beberapa bandara dan lanud itu sebenarnya merupakan satu obyek atau area yang sama. Bedanya hanyalah pada kepentingan untuk kepentingan penerbangan militer dan penerbangan sipil, yang secara fisik tampak pada lokasi parkir pesawat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang dan terminal penumpangnya berikut aksesnya ke moda transportasi lainnya.

Contohnya adalah Lanud Halim Perdanakusuma milik TNI AU yang juga dipergunakan sebagai bandar udara untuk penerbangan sipil yang dioperasikan oleh PT Angkasa Pura II (Persero). Lanud Adisutjipto Yogyakarta dan Lanud Adisumarmo Surakarta, keduanya merupakan pangkalan udara untuk penerbangan militer TNI AU dan di dalamnya juga dipergunakan untuk melayani penerbangan sipil sehingga juga disebut Bandara Adisutjipto dan Bandara Adisumarmo yang dioperasikan oleh PT Angkasa Pura I (Persero). Lanud Ahmad Yani Semarang merupakan pangkalan militer untuk penerbangan TNI AD, dan di dalamnya juga dipergunakan untuk melayani penerbangan sipil yang dioperasikan oleh PT Angkasa Pura I (Persero).

Demikian pula Lanud Juanda Surabaya sejatinya merupakan pangkalan militer TNI AL. Fasilitas terbangun di sebelah utara runway merupakan fasilitas atau bangunan untuk penerbangan sipil yang dioperasikan oleh PT Angkasa Pura I (Persero). Bandara-bandara yang berada di kawasan pangkalan udara tersebut sering disebut sebagai civil enclave airport (kurang lebih berarti bandar udara sipil dalam kawasan militer).

Sebaliknya kegiatan penerbangan militer yang menumpang pada bandar udara sipil disebut military enclave airport. Contohnya adalah Bandara Sepinggan Balikpapan dan Bandara Juwata Tarakan. Di kedua bandara tersebut terdapat fasilitas militer untuk kepentingan penerbangan militer.

Beberapa bandar udara di Indonesia juga dibuat dan dioperasikan secara murni sebagai bandar udara untuk melayani penerbangan sipil. Contohnya adalah: Bandara Soekarno-Hatta Jakarta, Bandara Sultan Hasanuddin Makassar (terminal baru dan airside area yang baru), dan beberapa bandar udara lainnya. Lantas, untuk penerbangan dinas kepolisian itu termasuk penerbangan militer atau penerbangan sipil? Sesuai dengan UU Penerbangan tersebut, penerbangan selain kepentingan pertahanan negara pada dasarnya mengacu dan tunduk pada otoritas penerbangan sipil sehingga penerbangan dinas kepolisian termasuk sebagai penerbangan sipil.

Selain itu, dalam UU Kepolisian yang baru pun sebenarnya didefinisikan dengan jelas bahwa kepolisian merupakan institusi sipil dan status personil kepolisian adalah termasuk sebagai pegawai negeri sipil.

Sebuah pangkalan udara (kadang-kadang disebut sebagai bandara dengan benar, militer bandara , atau Royal Air Force Station, Stasiun Angkatan Udara atau Air Force Base) adalah sebuah lapangan udara militer yang menyediakan mendasarkan dan dukungan dari pesawat militer .

“They are different from civilian airports in that they do not provide for large volume of passenger transits, and cargo handling is not processed by the and facilities”. Mereka berbeda dari bandara sipil dalam bahwa mereka tidak menyediakan untuk volume besar transit penumpang, dan penanganan kargo tidak diproses oleh pabean dan imigrasi fasilitas.

Some military air forces combine use of civilian airports with the hosting of military units. Beberapa angkatan udara militer menggabungkan penggunaan bandara sipil dengan hosting dari unit militer.

However, military aircraft usually use substantially different ,and require facilities sufficiently isolated from civilian operations for issues of involving the ordnance they use. Namun, pesawat militer biasanya menggunakan substansial berbeda peralatan pendukung, dan membutuhkan fasilitas cukup terisolasi dari operasi sipil untuk masalah keselamatan penerbangan yang melibatkan senjata persenjataan yang mereka gunakan.

Sementara beberapa lapangan udara menyediakan fasilitas yang sangat seperti bandara sipil, misalnya RAF Brize Norton di Oxfordshire, Inggris yang memiliki terminal yang melayani penumpang untuk Royal Air Force penerbangan dijadwalkan, misalnya TriStar ke Kepulauan Falkland, paling tidak.

Most military airfields are located remotely from populated areas because of the ever-present potential of in-flight accidents that may cause a crash and significant infliction of damage and casualties on civilian population. Sebagian besar lapangan udara militer terletak jauh dari daerah berpenduduk karena potensi yang selalu ada dalam penerbangan kecelakaan yang dapat menyebabkan kecelakaan dan penderitaan yang signifikan dari kerusakan dan korban pada penduduk sipil.

However, owing to growth of urban centres, many military airfields built during the Second World War are now located on the outskirts of large cities, and lack of required remoteness has cause constraints on to be introduced because of the generated by the operation of military aircraft, such as night flying restrictions . Namun, karena pertumbuhan pusat-pusat kota, lapangan udara militer yang dibangun selama Perang Dunia Kedua sekarang terletak di pinggiran kota-kota besar, dan kurangnya keterpencilan yang dibutuhkan telah menyebabkan kendala pada operasi penerbangan akan diperkenalkan karena polusi suara yang dihasilkan oleh pengoperasian pesawat terbang militer, seperti pembatasan terbang malam.

The airbase operation is generally organised around its operational areas divided into the, operations which are either or based, and used in military operations to dislocate troops to be airlifted, or to stockpile cargo for loading. Operasi pangkalan udara umumnya diorganisir sekitar daerah operasional dibagi ke dalam operasi udara komando, kontrol lalu lintas udara baik operasi yang menjulang tinggi atau non-menjulang berbasis, landasan pacu, taxiway, dan landai digunakan dalam operasi militer untuk melepaskan pasukan untuk diangkut melalui udara, atau untuk persediaan kargo untuk pemuatan.

More substantial maintenance and repair is conducted in the, usually in or close to their squadr
on which are usually to protect individual aircraft from air strikes. Lebih substansial pemeliharaan dan perbaikan dilakukan dalam operasi skuadron pemeliharaan , biasanya dalam atau dekat dengan skuadron mereka hanggar yang biasanya Hardened Shelter Pesawat untuk melindungi pesawat individu dari serangan udara .

A large part of the airbase surface is devoted to the used by aircraft to move around the different areas as they return from an or prepare for one. Sebagian besar permukaan pangkalan udara dikhususkan untuk wilayah manuver yang digunakan oleh pesawat untuk bergerak di sekitar area yang berbeda saat mereka kembali dari misi udara atau mempersiapkan diri untuk satu.

Daftar Pangkalan Udara

Tipe A :
1. Lanud Halim Perdanakusuma (HLP}, Jakarta
2. Lanud Atang Sendjaja (ATS), Bogor

Tipe B :
1. Lanud Sultan Iskandar Muda (SIM), Banda Aceh
2. Lanud Medan (MDN), Medan
3. Lanud Pekanbaru (PBR), Pekanbaru
4. Lanud Husein Sastranegara (HSN), Bandung
5. Lanud Suryadarma (SDM), Subang
6. Lanud Supadio (SPO), Pontianak

Tipe C :
1. Lanud Maimun Saleh (MUS), Sabang
2. Lanud Tanjung Pinang (TPI), Tanjung Pinang
3. Lanud Hang Nadim, Batam
4. Lanud Ranai (RNI), Natuna
5. Lanud Padang (PDA), Padang
6. Lanud Palembang (PLG), Palembang
7. Lanud Tanjung Pandan (TDN), Belitung
8. Lanud Wiriadinata (TSM), Tasikmalaya

Tipe D :
1. Lanud Astra Kestra (ATK), Lampung
2. Lanud Sugiri Sukani (SKI), Cirebon
3. Lanud Wirasaba (WSA), Purwokerto
4. Lanud Singkawang II (SWII), Singkawang

Rencana Pembangunan :
1. Lanud Piobang (PBG) , Payakumbuh
2. Lanud Gadut (GDT) , Bukittinggi

Koopsau II

Tipe A :
1. Lanud Hasanuddin (HND), Makassar
2. Lanud Iswahyudi (IWJ), Madiun
3. Lanud Abdul Rachman Saleh (ABD), Malang

Tipe B :
1. Lanud Surabaya (SBY), Surabaya
2. Lanud Pattimura (PTM), Ambon
3. Lanud Jayapura (JAP), Jayapura

Tipe C :
1. Lanud Iskandar (IKR), Pangkalan Bun
2. Lanud Syamsuddin Noor (SAM), Banjarmasin
3. Lanud Balikpapan (BPP), Balikpapan
4. Lanud Ngurah Rai (RAI), Denpasar
5. Lanud Rembiga (RBA), Mataram
6. Lanud Eltari (ELI), Kupang
7. Lanud Wolter Monginsidi (WMI), Kendari
8. Lanud Sam Ratulangi (SRI), Manado
9. Lanud Manuhua (MNA), Biak
10. Lanud Timika (TMK), Timika
11. Lanud Merauke (MRE), Merauke
12. Lanud Tarakan (TAK), Tarakan (Dalam tahap pembangunan)

Tipe D :
1. Lanud Morotai (MRT), Halmahera Utara
2. Lanud Dumatubun (DMN), Tual

Kodikau
1. Lanud Adi Sutjipto (ADI), Jogjakarta
2. Lanud Adisumarmo (SMO), Solo
3. Lanud Sulaiman, Bandung

Pangkalan militer
• PDG – Bandar Udara Tabing, Padang
• PKU – Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru
• TRK – Bandar Udara Juwata, Tarakan
• AKQ – Bandar Udara Astraksetra, Way Tuba
• MAN – Bandar Udara Wiridinata, Tasikmalaya
• IWH – Bandar Udara Iswahyudi, Madiun
• ATS – Bandar Udara Atang Sendjaja, Bogor
• ??? – Bandar Udara Suryadarma Kalijati, Subang
• ??? – Bandar Udara Sulaiman Margahayu, Bandung
• SKI – Bandar Udara Sugiri Sukani Jatiwangi, Majalengka
• GDA – Bandar Udara Gorda Cikande, Serang
• MRT – Bandar Udara Pitu, Morotai – Halmahera Utara

Tangerang, FORUM Keadilan 31 Januari 2011. PT Angkasa Pura II (Persero) melakukan penandatanganan kesepakatan bersama tentang penggunaan bersama bandar udara dan pangkalan udara dengan TNI Angkatan Udara, Senin, 31 Januari 2011. Penandatanganan yang dilaksanakan di Bali ini mengacu pada Keputusan Bersama tiga menteri, Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima ABRI, Menteri Perhubungan dan Menteri Keuangan, pada 21 Agustus 1975 tentang Dasar-dasar Penggunaan Bersama Pangkalan/Pelabuhan Udara.

Direktur Utama PT Angkasa Pura II Tri S Sunoko mengatakan, penandatanganan tersebut merupakan tindak tanjut dari sejumlah pertemuan yang pernah dilakukan sebelumnya. ”Kesepakatan ini sedianya akan menjadi pedoman para pihak dalam melakukan kerjasama ke depan. Salah satu tujuannya adalah mencegah timbulnya permasalahan dalam kegiatan operasional pangkalan udara maupun bandar udara, baik untuk kegiatan penerbangan sipil maupun penerbangan militer. Utamanya adalah untuk meningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa”. jelasnya.

Tri meyakini, kerjasama ini akan memberikan banyak nilai tambah dan membawa banyak keuntungan bagi berbagai pihak, khususnya kepada Angkasa Pura II, mulai operasional maupun terkait kegiatan bisnis. ”Ini adalah sinergi yang berpotensi utnuk meningkatkan pelayanan bagi pengguna jasa khususnya, dan bagi rakyat indonesia pada umumnya dengan menganut prinsip 3 S+1C untuk mendorong upaya menciptakan zero tolerance for causing any complaince and/or accident,” paparnya.

Tri menjelaskan, kesepakatan bersama yang telah dibuat dengan melibatkan pula Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan PT Angkasa Pura I ini, akan ditindak lanjuti dengan membuat kesepakatan bersama secara personal di masing-masing bandar udara atau pangkalan udara yang digunakan bersama antara Mabes TNI AU dengan Ditjen Perhubungan Udara mengenai batas lahan/tanah, operasional dan kompensasi dalam bentuk fasilitas pangkalan udara.

Dari pihak TNI AU, penandatanganan diwakili oleh Wakil Kepala Staf TNI AU Marsekal Madya Sukirno KS, dari Kementerian Perhubungan diwakili Dirjen Perhubungan Udara Herry Bakti S Gumay, dan dari PT Angkasa Pura I oleh direktur utama, Tommy Soetomo. ”Dengan dasar kesepakatan ini, ke depan akan ada perjanjian parsial antara masing-masing cabang dan pangkalan udara milik TNI AU sesuai kebutuhan,” imbuh Tri Sunoko.

Wakasau Sukirno menambahkan, kesepakatan ini menjadi wadah untuk dijadikan dasar hukum bagi penggunaan bandara ke depan. Menurutnya, hubungan kerjasama antar pihak erkait sudah berlangsung cukup lama ini memiliki satu tujuan, yaitu dalam rangka mendukung ketahanan negara dalam koridor NKRI. ”Sejauh ini, kerjasama belum diwadahi oleh satu payung hukum yang menaungi seluruh instansi terkait, atau masih bersifat parsial, sehingga rentan terjadi gesekan. Tetapi dengan adanya kerjasama ini, kita harapkan, potensi itu akan hilang,” jelas Jenderal bintang tiga tersebut.

Sementara Dirjen Herry Bakti mengatakan, kesepakatan ini sedianya akan membawa keuntungan pula bagi maskapai untuk meningkatkan efisiensi operasional dan pengembangan bisnis bagi maskapai maupun operator pengelola bandara. ”Selain 60 bandara yang sudah dikerjasamakan, dalam waktu dekat ini kita rencanakan untuk membuka lagi operasional penerbangan enclave sipil baru di Morotai dan Saumlaki, menggunakan pangkalan udara militer yang di sana. Tujuannya untuk memicu peningkatan kegiatan ekonomi kelautan masyarakat setempat,” pungkasnya.

Dari total 60 bandara yang telah dikerjasamakan, 11 bandara di antaranya berstatus enclave sipil atau operasional penerbangan sipil yang dilakukan di landasan udara milik TNI AU. Sementara 49 bandara sisanya berstatus enclave militer, atau kegiatan penerbangan militer yang memanfaatkan fasilitas bandar udara. Dari total jumlah tersebut, Angkasa Pura II mengelola satu bandara berstatus enclave sipil yaitu Bandara Husein Sastranegara Bandung, dan sembilan bandara berstatus enclave militer yang meliputi Sultan Iskandar Muda (Aceh), Halim Perdana Kusuma (Jakarta), Bandara Raja Haji Fisabililah (Tanjung Pinang), Sultan Syarif Kasim II (Pekanbaru), Sultan Thaha (Jambi), Depati Amir (Pangkal Pinang), dan Soepadio.

Pemutaran Personil Militer

Checkpoint:

Ketika Anda tiba di pos pemeriksaan, tips berikut akan membantu Anda dalam mendapatkan melalui proses penyaringan dengan mudah dan efisien:
• Jauhkan boarding pass dan ID yang tersedia
• Hapus kelas A jaket seragam, logam item dalam saku, dan sabuk gesper logam dan menyerahkan mereka untuk X-ray
• Personil militer berseragam, dengan ID militer berlaku tidak diharuskan untuk menghapus sepatu mereka kecuali alarm berjalan melalui detektor logam
• Pastikan barang di bagasi Anda tidak berisi barang terlarang
Packing Tips untuk Personil Militer

Diperiksa Bagasi:

Pack berat Anda, peralatan padat / barang-barang pribadi di bagian atas bagasi Anda diperiksa (helm yaitu, sepatu dan buku). Tempatkan pakaian dan barang-barang kecil di bagian bawah tas. Ini akan membantu TSA screeners re-pack tas Anda rapi jika pencarian fisik yang diperlukan.
Ambil semua barang-barang berharga dan elektronik dengan Anda sebagai carry-on item kecuali mereka dilarang item.
Jika Anda ingin mengunci bagasi Anda diperiksa, gunakan kunci TSA-diakui.
Mengangkut Senjata Api dan Amunisi

Transportasi Senjata oleh Unit

• Unit harus menyatakan senjata dan amunisi kepada operator pesawat.
• Senjata harus dibongkar dan kolektif diamankan di peti dan banded atau individual terkunci dalam kasus keras-sisi.
• Amunisi juga harus aman dikemas dalam serat (seperti kardus), kayu atau kotak logam atau kemasan lainnya yang secara khusus dirancang untuk membawa sejumlah kecil amunisi.
• Anda tidak dapat menggunakan senjata api majalah / klip untuk kemasan amunisi kecuali mereka benar-benar aman dan melampirkan amunisi (misalnya, dengan aman menutupi bagian terbuka dari majalah atau dengan aman menempatkan majalah di kantong, holder, holster atau lanyard).
• Anda dapat membawa amunisi dalam kasus keras-sisi yang sama seperti senjata api, asalkan Anda berkemas seperti dijelaskan di atas.
• Seorang wakil Unit harus menyerahkan perintah perjalanan dinas unit dan inventarisasi senjata dan amunisi yang diangkut.
• Perwakilan Unit harus menyatakan kepada TSA secara tertulis bahwa senjata yang dibongkar.
Transportasi Senjata oleh Soldier individu
Senjata api, amunisi dan senjata api bagian hanya dapat diangkut dalam bagasi. Senjata api, amunisi dan senjata api bagian dilarang di barang di bagasi. Jika Anda baru saja kembali dari tugas di luar negeri atau tugas mana Anda membawa senjata atau amunisi, pastikan untuk memeriksa barang-barang Anda, terutama barang di tas Anda, untuk pastikan senjata api, amunisi atau bagian yang tidak hadir.
• Aturan dan Peraturan tentang individual mengangkut senjata api atau amunisi.
Obyek Sharp dan Alat – Anda tidak dapat membawa pisau dan alat-alat tertentu dalam barang di bagasi Anda. Alat yang lebih besar dari tujuh inci tidak diizinkan sebagai carry-on dan semua palu, bor, gergaji dan linggis dilarang tanpa panjang. Gunting runcing dengan pisau yang lebih besar dari empat inci juga dilarang sebagai carry-on. Kemas barang-barang di bagasi Anda diperiksa. Silakan selubung atau aman membungkus benda tajam di bagasi Anda diperiksa sehingga tidak melukai petugas bagasi dan petugas keamanan.

Bahan Berbahaya: Untuk daftar bahan berbahaya yang dilarang dari pesawat, silakan kunjungi Federal Aviation Administration situs Web.

Akomodasi untuk Personil Militer AS
Keluarga Gerbang Anggota Militer Passes
Anggota keluarga yang ingin menemani anggota dinas militer yang dikerahkan ke gerbang boarding atau menyapa mereka kembali dari penyebaran di gerbang kedatangan dapat menerima tiket untuk memasuki area aman dari bandara.
Tertarik anggota keluarga militer harus menghubungi perwakilan angkutan udara mereka di bandara keberangkatan / kedatangan untuk prosedur lokal yang tepat.

Parah Terluka Militer Personil
Militer parah Terluka Bersama Dukungan Operations Center (MSIJSOC) Program
TSA ingin memfasilitasi pemutaran anggota layanan terluka dan terluka. Untuk mengatasi situasi tertentu, TSA telah membentuk Warrior Terluka / Militer parah Cedera Dukungan Program Operasi Bersama Pusat untuk mendukung dan memfasilitasi pergerakan anggota layanan terluka parah dan veteran melalui proses pemeriksaan keamanan di bandara bangsa kita. Layanan ini tersedia 24 jam sehari, 7 hari seminggu.

Berikut adalah cara kerjanya:
• Setelah pengaturan penerbangan dibuat dengan maskapai penerbangan, anggota layanan terluka parah, atau anggota keluarga, atau perwakilan lainnya dapat menghubungi Pusat Operasi (24/7) dengan rincian jadwal. Hubungi poin:
O E-mail MSIJSOC@dhs.gov (disukai, untuk melindungi keakuratan informasi penerbangan dan rincian lainnya)
O Bebas pulsa nomor telepon (888) 262-2396
• Pusat Operasi akan mengakui permintaan dengan balasan e-mail, atau melalui telepon
• Pusat Operasi kemudian akan memberitahukan Direksi Keamanan Federal atau wakilnya yang ditunjuk di bandara yang terlibat. Direktur Keamanan Federal bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pemeriksaan keamanan yang diperlukan dilakukan dengan empati dan rasa hormat, dalam rangka untuk membuat pengalaman keseluruhan untuk Warrior Terluka sesederhana dan masalah-bebas mungkin.

Penyandang Cacat Screening Keamanan
Pelajari tentang prosedur keamanan skrining untuk wisatawan penyandang cacat dan kondisi medis.
Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Udara (TNI-AU) adalah bagian dari Tentara Nasional Indonesia yang dipimpin oleh Kepala Staf TNI Angkatan Udara yang disingkat KASAU yang pada saat ini dijabat oleh Marsekal Imam Sufaat. Saat ini TNI-AU memiliki dua komando operasi yaitu Komando Operasi Angkatan Udara I (Koops AU I) yang bermarkas di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta dan Komando Operasi Angkatan Udara II (Koops AU II) yang bermarkas di Makassar.
Tugas TNI-AU

Sesuai dengan UU TNI pasal 10, Angkatan Udara bertugas:
• melaksanakan tugas TNI matra udara di bidang pertahanan;
• menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah udara yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi;
• melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra udara; serta
• melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan udara.
TNI-AU berada di bawah Markas Besar TNI. Perwira tersenior Angkatan Udara, Kepala Staf TNI Angkatan Udara, adalah perwira tinggi berbintang empat dengan pangkat Marsekal mengepalai Angkatan Udara di bawah Panglima TNI. Mabes TNI AU membawahi Kotama-Kotama.

Daftar Kotama TNI AU
1. KOOPSAU I (Wilayah Barat) Mako di Komplek Lanuma Halim PK Jakarta,
1. LANUMA (TIPE A) Sebanyak 4 Satuan.
2. LANUD (TIPE B) Sebanyak 4 Satuan.
3. LANUD (TIPE C) Sebanyak 8 Satuan.
4. LANUD (TIPE D) Sebanyak 6 Satuan.

5. Skadron-skadron operasi;
1. SKADRON 1 di LANUMA SUPADIO, Pontianak
2. SKADRON 2 di LANUMA HALIM PK, Jakarta
3. SKADRON 6 di LANUMA ATANG S, Bogor
4. SKADRON 7 di LANUD SURYADARMA, Subang
5. SKADRON 8 di LANUMA ATANG S, Bogor
6. SKADRON 12 di LANUMA PEKANBARU, Pekanbaru
7. SKADRON 17 di LANUMA HALIM PK, Jakarta
8. SKADRON 31 di LANUMA HALIM PK, Jakarta
9. SKADRON 45 di LANUMA HALIM PK, Jakarta

2. KOOPSAU II (Wilayah Timur) Mako di Komplek Lanuma Hasanudin Makasar,
1. LANUMA (TIPE A) Sebanyak 3 Satuan.
2. LANUD (TIPE B) Sebanyak 6 Satuan.
3. LANUD (TIPE C) Sebanyak 9 Satuan.
4. LANUD (TIPE D) Sebanyak 2 Satuan.

5. Skadron-skadron operasi;
1. SKADRON 3 di LANUMA ISWAHYUDI, Madiun
2. SKADRON 4 di LANUMA ABD SALEH, Malang
3. SKADRON 5 di LANUMA HASSANUDDIN, Makassar
4. SKADRON 11 di LANUMA HASSANUDDIN, Makassar
5. SKADRON 14 di LANUMA ISWAHYUDI, Madiun
6. SKADRON 15 di LANUMA ISWAHYUDI, Madiun
7. SKADRON 21 di LANUMA ABD SALEH, Malang
8. SKADRON 32 di LANUMA ABD SALEH, Malang

3. KOHANUDNAS Mako di Komplek Lanuma Halim PK Jakarta, KOHANUDNAS ADALAH TNI AU DAN TNI AU ADALAH KOHANUDNAS. Kohanudnas merupakan ujung tombak Kotama Operasional TNI AU yang bertugas melaksanakan Penegakan hukum di Udara dan mengatur seluruh potensi kekuatan udara bangsa indonesia. Terkait kekuatan minimum yang diperlukan Kohanudnas sebagai salah satu Ujung Tombak TNI AU dalam operasi Pertahanan Udara diperlukan Radar Sebanyak 32 Satrad terbagi di 4 Kosek (Saat ini mempunyai 19 Satrad), 4 skadron tempur buru sergap ditiap Kosek, 4 Skadron Rudal Jarak Sedang Moveable Paskhas ditiap Kosek,14 Den Hanud Titik PSU Paskhas dan 40 Pangkalan Udara (sudah ada).
Jajaran Kohanudnas saat ini terbagi menjadi :
1. KOSEKHANUDNAS I Jakarta
2. KOSEKHANUDNAS II Makassar
3. KOSEKHANUDNAS III medan
4. KOSEKHANUDNAS IV Biak
5. PUSDIKLAT HANUDNAS Surabaya

4. KORPASKHAS Mako di Lanuma Sulaiman Margahayu Bandung,
1. MAKO KORPASKHAS
2. DEN BRAVO 90 ANTI TEROR
3. WING/DIVISI I PASKHAS (Wilayah Barat)

1. RESIMEN PARAKO PPRC I PASKHAS (Wilayah Barat))
1. YON PARAKO PPRC 461 PASKHAS jakarta
2. YON PARAKO PPRC 462 PASKHAS Pekanbaru
3. YON PARAKO PPRC 465 PASKHAS Pontianak
4. YON PARAKO PPRC 469 PASKHAS Medan (Next pengembangan dari Kompi A BS)
5. KOMPI B BS PASKHAS Subang
6. KOMPI G BS PASKHAS Lhokseumawe
7. KOMPI H BS PASKHAS Banda Aceh

2. RESIMEN PSU/ARHANUD I PASKHAS (Wilayah Barat)
1. YON ARHANUD MOBILE 467 PASKHAS Jakarta
2. DEN HANUD DI TIAP LANUMA TIPE A (Next=Halim, Pekanbaru, Supadio)
3. DEN HANUD DI KOSEKHANUDNAS I DAN III
4. WING/DIVISI II PASKHAS (Wilayah Timur)

3. RESIMEN PARAKO PPRC II PASKHAS (Wilayah Timur))
1. YON PARAKO PPRC 464 PASKHAS Malang
2. YON PARAKO PPRC 466 PASKHAS Makassar
3. YON PARAKO PPRC 468 PASKHAS Biak
4. YON PARAKO PPRC 4610 PASKHAS Yogyakarta (Next pengembangan dari Kompi E BS)
5. KOMPI D BS PASKHAS Kupang
6. KOMPI BS PASKHAS Bali (Next karena Lanud naik status ke Tipe B)
7. KOMPI BS PASKHAS Ambon (Next karena Lanud naik status ke Tipe B)

2. RESIMEN PSU/ARHANUD II PASKHAS (Wilayah Timur)
1. YON ARHANUD MOBILE 463 PASKHAS Madiun
2. DEN HANUD DI TIAP LANUMA TIPE A (Next=Adi S, Abd Saleh, Iswahyudi, Hasanudin, Manuhua)
3. DEN HANUD DI KOSEKHANUDNAS II DAN IV

5. KODIKLAT PASKHAS, Mako Kodiklat Paskhas berada di Lanud Sulaiman Margahayu Bandung, teridiri :
1. PUSDIKLAT PURRAT (Tempur Darat)
2. PUSDIKLAT HANUD (Pertahanan Udara)
3. PUSDIKLAT MATRA
4. PUSDIKLAT KHUSUS

5. KOMANDO PEMELIHARAAN MATERIIL TNI ANGKATAN UDARA (KOHARMATAU) Mako berada di Lanud Husein Satra Negara Bandung, membawahi =
1. DEPO 10 di Lanud Husein S, Bandung
2. DEPO 20 di Lanuma Iswahyudi, Madiun
3. DEPO 30 di Lanuma Abd Saleh, Malang
4. DEPO 40 di Lanud Sulaiman, Bandung
5. DEPO 50 di Lanud Adi Soemarmo, Surakarta
6. DEPO 60 di Lanud Iswahyudi, Madiun
7. DEPO 70 di Lanud Sulaiman, Bandung

6. AKADEMI ANGKATAN UDARA (AAU) Ksatrian berada di Yogyakarta, dipimpin oleh seorang Gubernur berpangkat Marsekal Muda dibantu seorang Wakil Gubernur berpangkat Marsekal Pertama. Sebutan untuk taruna AAU disebut Karbol, Saat ini Karbol dibagi menjadi tiga jurusan yaitu : Aeronautika, Elektronika dan Teknik Manajemen Industri. Kedepan akan ditambah satu jurusan lagi yaitu Paskhas. Setelah dilantik kesemua Karbol diberik kesempatan untuk mengikuti seleksi masuk menjadi Penerbang. Pendidikan dilaksanakan selama 4 tahun dan setelah lulus dan dilantik menjadi Perwira, Karbol berhak menyandang predikat sebagai Sarjana Pertahanan. Jajaran di AAU yaitu :
1. DIRDIKLAT
2. DIRMIN
3. DIRJIAN
4. DANWING KARBOL(Sebutan bagi siswa taruna aau adalah Karbol). Jajaran dibawahnya yaitu :
1. DAN SKADRON TINGKAT I yaitu Skadron Prajurit Udara Karbol
2. DAN SKADRON TINGKAT II yaitu Skadron Kopral Udara Karbol
3. DAN SKADRON TINGKAT III yaitu Skadron Sersan Udara Karbol
4. DAN SKADRON TINGKAT IV yaitu Skadron Sersan Mayor Udara Karbol
5. KADEP MATRA
6. KADEP AERO
7. KADEP LEK
8. KADEP TI
9. KADEP JASMIL
10. KAPOK GADIK

7. KOMANDO PENDIDIKAN TNI AU (KODIKAU) Mako berada di Kompleks Lanuma Halim PK Jakarta, terdiri =
1. TERDIRI DARI 2 WINGDIK
1. WINGDIKUM di LANUMA HALIM P.K. Jakarta dan LANUMA ATANG S. Bogor
2. WINGDIKTEKKAL di LANUD SURYADARMA Subang dan LANUD HUSEIN S. Bandung
2. LANUD TEMPAT PELAKSANAAN PENDUKUNG KODIKAU =
1. LANUMA ADI SUTJIPTO Yogyakarta
2. LANUD ADI SOEMARMO Surakarta
3. LANUD SULAIMAN Bandung
3. SEKOLAH KESATUAN KOMANDO ANGKATAN UDARA (SEKKAU) Ksatrian berada di Komplek Lanuma Halim PK Jakarta,(Diperuntukkan untuk para Pama sebagai jenjang karier ke pangkat mayor atau Pamen) 8. SEKOLAH STAF KOMANDO ANGKATAN UDARA (SESKOAU) Ksatrian berada di Lembang Bandung,(Diperuntukkan untuk para Pamen sebagai syarat untuk menjadi seorang Komandan Satuan ataupun jenjang karier ke pangkat Kolonel)9. LAKESPRA 10. PERBEKALAN MATERIAL PUSAT (BEKMATPUS) Mako berada di Komplek Lanuma Halim PK Jakarta.

DAFTAR PUSAKA
http://faisal-fwz.blogspot.com/2011/12/manajemen-bandar-udara-mbu.html
 PP 70 tahun 2001 kebandar udaraan
 Sejarah TNI –AU
 Daftar Pangkalan Udara

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s